Illegal Logging di Propinsi Riau Bagaimana Pak Kapolri?

Illegal Logging di Propinsi Riau Bagaimana Pak Kapolri? Kapolri vs Menhut, tahun 2011 ini bagaimana kondisi penuntasan kasusnya???

Sp3 terhadap 13 dari 14 Kasus Pidana Illegal Logging Propinsi Riau

Sp3 terhadap 13 dari 14 Kasus Pidana Illegal Logging Propinsi Riau (Brigjend Hadiatmoko Mantan Kapolda Riau pengganti Irjenpol Sutjiptasi wajib ditinjau oleh KPK)

Sp3 terhadap 13 dari 14 Kasus Pidana Illegal Logging Propinsi Riau

Sp3 terhadap 13 dari 14 Kasus Pidana Illegal Logging Propinsi Riau (Brigjend Hadiatmoko Mantan Kapolda Riau pengganti Irjenpol Sutjiptasi wajib ditinjau oleh KPK)

Marissa Haque & Ikang Fawzi, Berjiwa Besar walau Terus Dihina, dalam Doktoral di IPB

Marissa Haque & Ikang Fawzi, Berjiwa Besar walau Terus Dihina, dalam Doktoral di IPB
Marissa Haque & Ikang Fawzi, Berjiwa Besar walau Terus Dihina, dalam Doktoral di IPB

Dekan FEMA IPB Dr. Arif Satria, Prima Gandhi HMI Bogor, Maafkanlah, Marissa Haque & Ikang Fawzi

Dekan FEMA IPB Dr. Arif Satria, Prima Gandhi HMI Bogor, Maafkanlah, Marissa Haque & Ikang Fawzi
Dekan FEMA IPB Dr. Arif Satria, Prima Gandhi HMI Bogor, Maafkanlah, Marissa Haque & Ikang Fawzi, Doktoral di IPB

Rabu, 30 September 2009

Leadership dalam Pemberantasan Illegal Logging: Marissa Haque

Abstract


By and large, attempts to combat the illegal logging have been made by both government and civil society organization; nonetheless, the practices of illegal logging in the Indonesian province of Riau, up to present, remain increasingly occurred. This study particularly aims at designing a policy model. An effective and efficient way to combat illegal logging is conducted with participative method. Using numerous analyses, the system of policy formulation was conducted to find out the determinant factors on how to effectively and efficiently combat the illegal logging. The analyses used encompasses: the analysis of illegal logging towards ecological, economical, social, institutional aspect as well as the analysis of law system and policy in combating the illegal logging carried out recently, and the analysis of stakeholder assessment. The priority given for the policies set to combat the illegal logging, respectively, are: the consistency in natural resources and ecology law system starting from the central government to the regional government level, institutional establishment and empowerment for one stop management of natural resources and ecology ranging from the central government to the regional government level, law enforcement which is transparent, equitable and capable of ridding the illegal loggers of a cumbersome burden, and the implementation of information and communication technology in forest resources management and the increase of society participation in managing forest conservation through the skills and knowledge enhancement on environmental issues.

Key words: policy, illegal logging, stakeholder, policy priority

Sabtu, 19 September 2009

Bunda Kami Marissa Haque Sangat Pemaaf dan Tidak Suka Dendam: Bambang Arianto




Bunda Kami Marissa Haque Sangat Pemaaf dan Tidak Suka Dendam

Kami tahu bahwa Bunda sedang tidak bahagia dengan kondisi negeri ini yang sangat korup. Namun bersama suaminya ia sangat santun dan memafkan seluruh orang yang secara terang-terangan mendzoliminya selama ini. Banyak yang dapat dipelajari dari Bundaku tercinta ini. Insya Allah......

Termasuk juga seluruh risetnya terkait dengan pencurian kayu (illegal logging) di Provinsi Riau yang oleh Pemerintah Presiden SBY terkesan dibiarkan terjadi berlama-lama... Entahlah apakah KPK betulan memang Gubernur Provinsi Riau Rusli Zaenal kedua kali terkait dengan aktifitas illegal logging yang dituduhkan kepadanya sejauh ini.

Entri Populer