Oleh: Mosi Retnani Fajarwati
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Hatta Rajasa tidak setuju dengan rencana pemerintah
kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berniat menghapus status hutan lindung
di kawasan Puncak.
"Jawa itu sudah sangat kritis terhadap hutan. Beberapa daerah sudah kurang dari 30 persen. Kalau mau diubah, jelas akan menimbulkan bencana dan persoalan besar. Jadi jangan hutan," tegas Hatta di Jakarta, Selasa (31/7/2012).
Menurutnya, masih banyak kawasan yang lebih tepat untuk diubah menjadi hutan produksi, permukiman, dan perkebunan. "Masih banyak lahan-lahan yang dikategorikan terlantar, bisa digunakan," ujarnya.
Draf revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
Ditargetkan pada Oktober-November 2012 draf itu diajukan ke DPRD Kabupaten Bogor. Dengan adanya revisi ini maka kawasan hutan lindung Puncak akan berganti status menjadi itu akan berganti status menjadi hutan produksi, permukiman, dan perkebunan.
Pada Perda RTRW Kabupaten Bogor yang berlaku saat ini disebutkan kawasan fungsi lindung terdiri dari hutan konservasi sebesar 14,24 persen dari luas wilayah Kabupaten Bogor (45.559 hektar) dan hutan lindung sebesar 2,93 persen (8.745 hektar).
"Halimun itu begitu saya mantan Menristek saya tahu Halimun. Kalau terjadi sesuatu, dmn jenis pohon Indonesia punah, Halimun itu salah satu cadangan biota yg ada yg mewakili hampir sekian persen. Itu kawasan yg hrs kita jaga," jelasnya. [rus]
"Jawa itu sudah sangat kritis terhadap hutan. Beberapa daerah sudah kurang dari 30 persen. Kalau mau diubah, jelas akan menimbulkan bencana dan persoalan besar. Jadi jangan hutan," tegas Hatta di Jakarta, Selasa (31/7/2012).
Menurutnya, masih banyak kawasan yang lebih tepat untuk diubah menjadi hutan produksi, permukiman, dan perkebunan. "Masih banyak lahan-lahan yang dikategorikan terlantar, bisa digunakan," ujarnya.
Draf revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
Ditargetkan pada Oktober-November 2012 draf itu diajukan ke DPRD Kabupaten Bogor. Dengan adanya revisi ini maka kawasan hutan lindung Puncak akan berganti status menjadi itu akan berganti status menjadi hutan produksi, permukiman, dan perkebunan.
Pada Perda RTRW Kabupaten Bogor yang berlaku saat ini disebutkan kawasan fungsi lindung terdiri dari hutan konservasi sebesar 14,24 persen dari luas wilayah Kabupaten Bogor (45.559 hektar) dan hutan lindung sebesar 2,93 persen (8.745 hektar).
"Halimun itu begitu saya mantan Menristek saya tahu Halimun. Kalau terjadi sesuatu, dmn jenis pohon Indonesia punah, Halimun itu salah satu cadangan biota yg ada yg mewakili hampir sekian persen. Itu kawasan yg hrs kita jaga," jelasnya. [rus]
"Marissa Haque Ikang Fawzi: Dua Jempol untuk Sikap Tegas Bang Hatta Rajasa Soal Hutan Lindung Kab. Bogor"
,+June+2013.jpg)
